PEKANBARU — Upaya melindungi para petani dari praktik nakal yang mengancam ketahanan pangan kembali membuahkan hasil. Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau berhasil membongkar dugaan produksi dan peredaran pupuk palsu seberat total 9,7 ton di Kabupaten Rokan Hulu (Rohul).
Dalam operasi ini, polisi meringkus seorang pria berinisial JN (40) yang diduga kuat menjadi otak di balik aksi pencampuran dan pengemasan ulang pupuk tanpa kesesuaian mutu maupun identitas produk resmi.
Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Riau, Kombes Pol Ade Kuncoro, mengungkapkan bahwa pengungkapan kasus ini bermula dari keresahan serta laporan masyarakat terkait dugaan beredarnya pupuk palsu di Rokan Hulu.
Menindaklanjuti informasi tersebut, tim Ditreskrimsus Polda Riau langsung melakukan pendalaman hingga mengendus aktivitas mencurigakan di Jalan Rambutan Simpang Pir, Desa Tandun Barat, Kecamatan Tandun.
“Penyelidikan kami mulai dari laporan warga yang curiga dengan peredaran pupuk di lapangan, lalu berkembang hingga ke lokasi penyimpanan dan peracikan,” ujar Kombes Pol Ade Kuncoro.
Saat melakukan pemeriksaan di lapangan, petugas mendapati satu unit mobil pikap Mitsubishi L300 bernomor polisi BM 8791 MR yang mengangkut pupuk merek Super Fosfat SP-36 dalam kemasan 50 kilogram. Jejak tersebut kemudian mengarahkan polisi ke sebuah gudang sewaan milik tersangka JN.
Di dalam gudang tersebut, polisi menyita 9,7 ton pupuk beserta peralatan yang diduga dipakai untuk mengoplos dan mengemas ulang produk.
Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, tersangka diduga mencampur pupuk merek AC Mahkota dengan pupuk organik merek Bola Dunia, lalu mengemasnya kembali agar tampak seperti produk pupuk tertentu yang siap dipasarkan.
Aktivitas ilegal ini diduga sudah berjalan sejak 13 Oktober 2026. Setiap karung pupuk oplosan berukuran 50 kilogram dijual seharga Rp160 ribu, dengan estimasi keuntungan mencapai Rp80 ribu per karung—angka yang dinilai sangat merugikan petani karena kualitas hara dan efektivitas tanam tidak terjamin.
Ditreskrimsus Polda Riau menegaskan komitmennya untuk menindak tegas segala bentuk kecurangan di sektor pertanian yang berdampak langsung pada kesejahteraan petani dan ketahanan pangan daerah.
Pasal 122 juncto Pasal 73 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan, juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/PERMENTAN/SR/10/2017 tentang Pendaftaran Pupuk Anorganik.
Pasal 62 ayat (1) juncto Pasal 8 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Polda Riau mengimbau para petani dan masyarakat agar lebih cermat sebelum membeli pupuk—mulai dari mengecek keaslian kemasan, izin edar, hingga kesesuaian isi—serta segera melapor ke kantor polisi terdekat apabila menemukan indikasi pupuk palsu atau oplosan di sekitar mereka.
*Polda Riau: Lindungi Petani, Jaga Kualitas Pupuk, Dukung Ketahanan Pangan*







Komentar