Kutai Barat TRANS-NEWS, – Ketua Dewan Pimpinan Pusat Taruna Garda Mandiri (DPP TGM), Alsiyus, memberikan pernyataan resmi mengenai situasi sosial yang memanas di Kutai Barat akibat maraknya tambang koridor atau tambang ilegal. Dalam wawancara dengan awak media pada Minggu malam, 4 Agustus 2024, Alsiyus menegaskan bahwa organisasi masyarakat seperti TGM, FENA, dan PR tidak terlibat dalam kegiatan ilegal tersebut.
Alsiyus menjelaskan bahwa baik TGM, FENA, maupun PR tidak memiliki keterkaitan atau tindakan yang mendukung aktivitas tambang ilegal di wilayah tersebut. “Saya ingin menegaskan bahwa tidak ada hubungan atau tindakan dari organisasi kami, baik TGM, FENA, maupun PR, dalam kegiatan tambang ilegal ini. Kami tidak menghentikan atau mendorong kegiatan yang melanggar undang-undang ini,” ujar Alsiyus.
Lebih lanjut, Alsiyus menyatakan bahwa keterlibatan organisasi sosial seperti TGM, FENA, dan PR dalam kegiatan ilegal hanya akan memperburuk situasi sosial di masyarakat. “Jika TGM, FENA, dan PR bertindak atas kegiatan ilegal ini, tentu akan menimbulkan kisruh di masyarakat mengingat jumlah anggota dari ketiga organisasi sosial ini mencapai lebih dari 20.000 orang. Kami berfokus pada kegiatan yang positif dan hadir untuk membantu masyarakat Kutai Barat,” tegasnya.
Alsiyus juga menyampaikan keprihatinannya atas ketidakstabilan yang terjadi antara masyarakat, pemerintah, dan aparat penegak hukum terkait maraknya tambang ilegal. “Kami sangat prihatin dengan keadaan yang terjadi di Kutai Barat. Maraknya tambang ilegal tidak hanya merusak lingkungan tetapi juga menciptakan ketegangan sosial yang signifikan antara masyarakat dan pihak berwenang,” tambahnya.
Dalam pernyataannya, Alsiyus menekankan pentingnya tindakan tegas dari pemerintah dan aparat penegak hukum untuk menghentikan kegiatan tambang ilegal yang semakin merajalela. Ia juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan dan melaporkan setiap aktivitas ilegal yang mereka temui. “Kita semua harus bekerja sama untuk menjaga bumi kita dan memastikan bahwa sumber daya alam kita dikelola dengan bijak dan berkelanjutan,” jelasnya.
Pertemuan ini diharapkan dapat membuka dialog yang lebih intensif antara semua pihak yang terlibat, sehingga konflik sosial dapat diredakan dan penambangan ilegal dapat dihentikan. Alsiyus menutup pernyataannya dengan harapan bahwa Kutai Barat dapat segera kembali menjadi daerah yang aman dan tenteram bagi semua warganya.
(ND) LIE
