KUANSING, RIAU — Praktik penyalahgunaan distribusi pupuk bersubsidi lintas provinsi kembali meresahkan. Seorang warga Desa Muara Bahan, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Riau, berinisial Ujang, diduga kuat menjadi pemain utama dalam sindikat jual-beli pupuk bersubsidi ilegal yang didatangkan langsung dari Provinsi Sumatera Barat (Sumbar).
Berdasarkan informasi yang dihimpun di lapangan, aksi penyelundupan ini tergolong masif. Ujang disebut-sebut tidak beroperasi seorang diri dan menggunakan armada pribadi dalam skala besar untuk melancarkan bisnis haramnya.
“Pak Ujang punya dua unit mobil cold diesel yang khusus dipakai untuk mengangkut pupuk subsidi itu dari Sumatera Barat ke Kuansing,” ungkap salah seorang warga setempat yang meminta identitasnya dirahasiakan demi keamanan, Selasa (10/11).
Dalih Pelaku: “Sudah Lama Berhenti”
Saat dikonfirmasi awak media melalui sambungan telepon seluler pada Selasa (10/11) pukul 18.55 WIB, Ujang berupaya mengelak dari keterlibatannya. Ia berdalih bahwa aktivitas ilegal tersebut sudah ditinggalkannya sejak lama.
“Udah lama saya berhenti, Pak, jual-beli pupuk subsidi,” ujarnya singkat mencoba menepis tudingan tersebut.
Namun, pengakuan sepihak ini kontras dengan laporan warga yang menduga aktivitas distribusi gelap masih kerap terjadi di wilayah hukum Kecamatan Singingi Hilir.
Merugikan Petani Sumbar dan Keuangan Negara
Pupuk bersubsidi merupakan hak mutlak petani lokal yang dialokasikan langsung oleh pemerintah untuk menopang ketahanan pangan daerah. Tindakan memindahkan dan memperjualbelikan komoditas bersubsidi ini ke luar wilayah—terlebih lintas provinsi—merupakan bentuk pelanggaran telak terhadap regulasi distribusi pupuk nasional.
Aksi ini tidak hanya mengkhianati hak-hak petani di Sumatera Barat yang jatahnya dirampas, tetapi juga berpotensi merugikan keuangan negara dalam jumlah besar akibat penyelewengan subsidi yang tidak tepat sasaran
Menanggapi carut-marut distribusi ini, masyarakat dan kelompok tani di Sumatera Barat mendesak aparat penegak hukum (APH) untuk tidak tinggal diam. Mereka meminta Kapolda Riau dan Kapolda Sumatera Barat, serta instansi terkait, untuk segera turun tangan mengusut tuntas jaringan mafia pupuk lintas provinsi ini.
“Kami meminta kepada aparat penegak hukum agar segera memproses hukum mafia pupuk bersubsidi ini. Praktik ini sangat merugikan masyarakat dan petani Sumbar yang benar-benar membutuhkan,” tegas perwakilan warga dengan nada geram.
Publik kini menanti langkah cepat dan ketegasan aparat kepolisian untuk membongkar tuntas sindikat di balik operasional dua truk cold diesel milik Ujang tersebut, demi menyelamatkan hak-hak petani kecil dari cengkeraman para spekulan. (B.A)
Komentar