KUANTAN SINGINGI – Proyek pembangunan menara *Base Transceiver Station* (BTS) Telkomsel di Desa Kebun Lado, Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Riau, kini menjadi sorotan tajam. Pembangunan infrastruktur telekomunikasi raksasa ini menuai protes keras dari warga setempat karena dinilai sepihak dan terang-terangan mengabaikan hak-hak masyarakat yang berada di ring satu area terdampak.
Kekecewaan mendalam diungkapkan oleh salah seorang warga sekitar, Bang Al Peron. Dengan nada geram, ia menegaskan bahwa pihak pemerintah desa sama sekali tidak pernah melibatkan warga terdekat dalam forum musyawarah ataupun sosialisasi.
“Kami yang tinggal paling dekat, kami yang akan menanggung risikonya. Tapi kenapa kami tidak pernah diajak bicara? Ini jelas penzoliman dan pengabaian hak warga!” tegas Al Peron
Merespons gejolak di masyarakat, sejumlah awak media mencoba melakukan konfirmasi kepada Camat Singingi, Saparman, untuk mempertanyakan transparansi izin dan siapa saja warga yang mengklaim telah menyetujui proyek tersebut. Bukannya memberikan jawaban solutif, Camat justru mempertontonkan aksi lempar tanggung jawab.
“Langsung aja jumpai Sekcam (Sekretaris Camat) ke kantor Camat,” ujar Saparman singkat, seolah enggan terseret dalam pusaran konflik warganya.
Mengejar kejelasan, awak media langsung mendatangi Kantor Camat Singingi pada **Senin, 18 Mei 2026 sekitar pukul 14.00 WIB**. Namun, Bukannya bertemu dengan Sekcam, media hanya mendapati jawaban klasik dari staf kecamatan.
“Lagi keluar Pak, isi BBM ke Taluk,” dalih staf tersebut.
Ironisme tidak berhenti di situ. Saat dicoba hubungi berkali-kali via pesan singkat dan telepon WhatsApp, Sekcam Singingi sempat bungkam lama sebelum akhirnya memberikan respons mengejutkan. Ia justru melempar kembali bola panas tersebut kepada atasannya.
“Langsung aja ke Pak Camat Bang, kalau terkait hal tersebut,” tulis Sekcam via pesan singkat, melengkapi drama “pingpong” birokrasi hari itu.
Sikap acuh tak acuh dan saling lempar tanggung jawab antara Camat dan Sekcam Singingi ini memantik reaksi keras dari institusi pers.Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Kabupaten Kuansing Diberikan yang mengawal langsung investigasi ini, mengecam keras sikap para pemangku kebijakan tersebut.
“Sikap Camat dan Sekcam Singingi ini sangat memuakkan. Diduga kuat mereka sengaja saling lempar tanggung jawab karena ada sesuatu yang disembunyikan dari proyek BTS ini,” ungkap Anggota JMSI dengan nada kesal.
Beliaumenambahkan, sebagai pejabat publik, Camat seharusnya menjadi penengah dan pelindung masyarakat, bukan justru bersembunyi di balik punggung bawahannya saat konflik mencuat.
Hingga berita ini diturunkan, pengerjaan proyek BTS di Desa Kebun Lado terus berjalan di tengah penolakan warga yang kian memanas, sementara pihak Kecamatan Singingi memilih tetap bungkam dan saling “oper” tanggung jawab. Warga kini menuntut ketegasan dari Pemerintah Kabupaten Kuansing untuk segera turun tangan sebelum konflik ini berujung pada aksi yang lebih besar.(Tim)
Komentar