Wabup Kuansing ‘Sidak’ Kinerja Pelayanan Publik Hingga Tingkat Sekolah

Daerah, Pemerintah100 Dilihat

**KUANTAN SINGINGI** – Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) tampaknya tidak main-main dalam membenahi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Setelah sempat absen dalam daftar penerima penghargaan daerah berprestasi nasional tahun 2026, momentum tersebut justru dijadikan cambuk bagi internal pemkab untuk melakukan reformasi birokrasi total.

 

Langkah konkret ini dibuktikan saat Wakil Bupati Kuansing, H. Muklisin, memimpin langsung Rapat Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) di Ruang Rapat Asrul Ja’far, Jumat (12/6/2026).

 

Kehadiran orang nomor dua di Kuansing ini menjadi sinyal kuat bahwa urusan pelayanan masyarakat bukan lagi sekadar agenda seremonial di atas kertas, melainkan prioritas mutlak yang harus dieksekusi di lapangan. Tidak tanggung-tanggung, rapat ini mengumpulkan seluruh lini pemerintahan—mulai dari para kepala OPD, camat, lurah, hingga kepala sekolah SD dan SMP se-Kabupaten Kuansing.

 

Dalam arahannya, Wabup Muklisin menegaskan bahwa wajah pelayanan publik tercermin dari apa yang pertama kali dilihat dan dirasakan oleh masyarakat. Ia meminta perhatian serius tidak hanya pada kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM), tetapi juga pada hal-hal mendasar yang sering luput: kebersihan fasilitas dan kenyamanan ruang tunggu.

“Terus pertahankan pelayanan yang sudah baik dan tingkatkan lagi kualitasnya. Masyarakat harus merasakan kehadiran pemerintah melalui pelayanan yang mudah, cepat, dan profesional,” tegas Muklisin.

 

Ia menilai, kenyamanan fisik tempat pelayanan akan langsung berdampak linear terhadap tingkat kepercayaan (trust) masyarakat kepada pemerintah daerah. Meski bersikap tegas, Muklisin juga tak segan memberikan apresiasi tinggi kepada sejumlah OPD yang selama ini konsisten menjaga rapor hijau dalam hal pelayanan.

 

Untuk memastikan pembenahan ini terukur, Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana (Ortal) Setda Kuansing, Masyitah Holia Citra, SSTP., M.Si., memaparkan enam aspek utama yang menjadi tolok ukur penilaian nasional tahun ini.

Setiap instansi, termasuk sekolah dasar dan menengah, akan dipantau berdasarkan porsi indikator berikut:

 

| Aspek Penilaian | Bobot | Fokus Utama |

| :— | :— | :— |

| **Profesionalisme SDM** | **25%** | Kompetensi, keramahan, dan kecepatan petugas. |

| **Kebijakan Pelayanan** | **24%** | Standar operasional prosedur (SOP) dan maklumat pelayanan. |

| **Sarana & Prasarana** | **18%** | Kenyamanan ruangan, fasilitas ramah difabel, dan kebersihan. |

| **Inovasi Pelayanan Publik** | **12%** | Terobosan baru untuk memotong birokrasi yang berbelit. |

| **Sistem Informasi (SIPP)** | **11%** | Digitalisasi data dan keterbukaan informasi. |

| **Konsultasi & Pengaduan** | **10%** | Responsivitas pemerintah dalam menangani keluhan warga. |

 

Keterlibatan kepala sekolah dalam evaluasi ini menegaskan pesan penting: Pemkab Kuansing ingin memastikan reformasi pelayanan menyentuh sektor paling dasar, yaitu pendidikan anak-anak Kuansing.

 

Evaluasi masif di Kuansing ini berjalan seiring dengan agenda besar Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Secara nasional, PEKPPP 2026 merupakan gerakan raksasa yang mengevaluasi lebih dari 600 instansi pemerintah dan 300 ribu unit layanan di seluruh Indonesia.

Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB, Otok Kuswandaru, sempat menyatakan bahwa PEKPPP 2026 dirancang bukan sekadar untuk memberi nilai atau rapor, melainkan untuk memastikan transformasi pelayanan publik berjalan berkelanjutan dan berdampak langsung ke dompet serta kesejahteraan masyarakat.

Bagi Kuansing, evaluasi ini adalah pembuktian dari janji Wabup Muklisin beberapa waktu lalu yang menyatakan “belum ada kata terlambat untuk belajar dan berbenah” pasca-kegagalan meraih penghargaan daerah.

Kini, bola panas ada di tangan para kepala OPD, camat, lurah, dan kepala sekolah. Rapat besar telah usai, indikator telah dipaparkan, dan instruksi telah diberikan. Masyarakat Kuansing kini tinggal menunggu: apakah perubahan ini akan benar-benar terasa nyata dan ramah saat mereka mengurus berkas di loket pelayanan esok hari, atau hanya akan menguap sebagai cerita di dalam ruang rapat? Kita lihat saja.(Arep)

Komentar